Krisis Pelayanan Publik ATR/BPN Pasaman Barat: Ribuan Berkas Mandek, Dampak Ekonomi Sistemik Dipertanyakan

PASAMAN BARAT – Kinerja Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Pasaman Barat kini berada di bawah sorotan tajam publik akibat dugaan krisis pelayanan massal yang berdampak serius pada roda perekonomian daerah. Ribuan dokumen krusial milik masyarakat dilaporkan tertahan selama berbulan-bulan, memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan investigasi dan dihimpunnya data dari keluhan masyarakat serta sejumlah lembaga perbankan, penumpukan berkas terjadi secara masif pada proses penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), ploting, hingga validasi. Kelambatan kronis pada tahapan checking sertifikat ini berdampak domino pada sektor finansial, di mana pihak perbankan mengeluhkan mandeknya proses pencairan kredit modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh pelaku ekonomi dan masyarakat kecil di Pasaman Barat.

Secara tata kelola birokrasi, penumpukan beban kerja ini disinyalir bersumber dari ketimpangan manajemen internal yang ekstrem. Informasi yang dihimpun menunjukkan adanya indikasi pembiaran administrative, di mana ribuan berkas krusial tersebut hanya ditumpukan pada satu orang petugas. Situasi ini dinilai bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan berpotensi memenuhi unsur kelalaian berat (gross negligence) yang berisiko pada sanksi etik maupun disiplin jabatan.

Hingga berita ini diturunkan, awak media ini telah melakukan upaya konfirmasi formal demi keberimbangan informasi publik (cover both sides). Pemimpin Redaksi sumbartimesoke.id, Rispondi, S.I.Kom., telah melayangkan sejumlah poin pertanyaan krusial kepada Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat serta Kepala Kantah ATR/BPN Pasaman Barat, Sarjono.

Namun sangat disayangkan, upaya konfirmasi resmi tersebut belum mendapatkan respons. Saluran telepon wartawan berdering tanpa jawaban, dan pesan konfirmasi berbasis teks hanya menunjukkan status terkirim tanpa balasan dari kedua pucuk pimpinan instansi vertikal tersebut.

Sikap bungkam dari otoritas pertanahan ini semakin memperkuat urgensi perlunya tindakan evaluasi dan reformasi birokrasi secara menyeluruh dari Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat, guna memulihkan hak-hak pelayanan publik masyarakat Pasaman Barat yang terabaikan.

TIM

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama