Irigasi Sikayan Pasia Laweh Dipertanyakan: Proyek Berjalan, Kelompok Tani Tak Dilibatkan dan Papan Informasi Belum Terpasang

PADANG PARIAMAN -- Pembangunan irigasi di kawasan Sikayan, Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, kini menjadi sorotan warga. Proyek yang semestinya menjadi harapan baru bagi petani justru memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi, proses penentuan pelaksana, hingga alasan kelompok tani setempat tidak mengetahui pekerjaan tersebut sejak awal.

Informasi yang dihimpun menyebutkan alat berat telah bekerja di lokasi selama sekitar satu minggu sebelum Kelompok Tani Tabek Cubadak mengetahui secara jelas adanya pekerjaan tersebut. Warga mempertanyakan mengapa pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pertanian masyarakat tidak terlebih dahulu disosialisasikan kepada kelompok tani yang selama ini mengelola dan memanfaatkan lahan pertanian di kawasan tersebut.

Sejumlah anggota Kelompok Tani Tabek Cubadak mengaku kecewa karena tidak pernah diajak bermusyawarah mengenai pekerjaan itu. Mereka mempertanyakan siapa yang menunjuk pelaksana, melalui mekanisme apa pekerjaan diberikan, berapa nilai anggarannya, siapa Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak yang bertanggung jawab, serta dari mana sumber pembiayaan proyek tersebut.

Pertanyaan warga semakin menguat setelah muncul dua nama yang disebut-sebut berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yakni RD/MJ yang disebut sebagai Wali Korong di Nagari Pasia Laweh dan seorang warga berinisial Hen yang menurut informasi warga merupakan anggota kepolisian. Penyebutan kedua nama tersebut merupakan bagian dari keterangan warga dan belum dapat dimaknai sebagai bukti bahwa keduanya melakukan pelanggaran hukum atau menguasai proyek.

Yang justru perlu dibuka kepada publik adalah mekanisme resmi penetapan pelaksana proyek. Apabila proyek tersebut menggunakan anggaran pemerintah, masyarakat berhak mengetahui dasar pelaksanaannya sesuai ketentuan pengadaan yang berlaku. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah termasuk melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025, merupakan salah satu kerangka hukum pengadaan pemerintah.

Dalam konteks ini, transparansi bukan sekadar persoalan apakah papan proyek sudah berdiri atau belum. Yang lebih penting adalah tersedianya informasi mengenai sumber dana, pagu atau nilai kontrak, pelaksana, volume pekerjaan, jangka waktu, serta pejabat atau instansi yang bertanggung jawab. Prinsip pengadaan pemerintah mencakup transparansi, keterbukaan, persaingan, keadilan dan akuntabilitas.

Wali Nagari Pasia Laweh Hendra, berdasarkan keterangan yang dimuat dalam laporan awal, menyebut sumber pembiayaan berasal dari Balai Wilayah Sungai. Namun, besaran anggaran belum disampaikan. Ia juga mengakui papan proyek belum terpasang dengan alasan kesibukan. Kondisi tersebut semestinya segera diperjelas melalui dokumen resmi agar masyarakat tidak hanya menerima informasi secara lisan.

Apalagi pembangunan irigasi menyangkut kepentingan publik dan kualitas konstruksi. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur berbagai aspek penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk tanggung jawab, kewenangan, keselamatan, sistem informasi, partisipasi masyarakat dan sanksi administratif. Karena itu, publik memiliki kepentingan untuk mengetahui siapa penyelenggara pekerjaan dan bagaimana standar pelaksanaannya dipenuhi.

Pertanyaan berikutnya menyangkut dugaan adanya pihak tertentu yang berulang kali mendapatkan pekerjaan di lingkungan nagari. Klaim warga bahwa pekerjaan tertentu disebut hampir selalu berkaitan dengan dua nama tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui penelusuran dokumen: kontrak, surat penunjukan, dokumen pemilihan penyedia, daftar pelaksana, sumber dana, serta hubungan hukum antara pihak yang disebut dengan pekerjaan yang dimaksud.

Lebih jauh, muncul pula tudingan warga mengenai kemungkinan keterkaitan pihak-pihak tersebut dengan aktivitas galian C yang diduga berlangsung di kawasan Pasia Laweh. Tuduhan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti perizinan, lokasi kegiatan, dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan, dokumen lingkungan, serta keterangan dari instansi berwenang. Karena itu, isu tambang ilegal harus dipisahkan dari persoalan proyek irigasi sampai hubungan faktualnya benar-benar dapat dibuktikan.

Ada satu pertanyaan yang kini menjadi penting: siapa sebenarnya yang mengambil keputusan, siapa yang menerima pekerjaan, dari sumber anggaran mana, dan berdasarkan dokumen apa? Jika seluruh proses telah sesuai ketentuan, keterbukaan dokumen justru akan menjadi cara paling sederhana untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus menghentikan spekulasi mengenai dugaan monopoli atau konflik kepentingan.

Redaksi membuka ruang konfirmasi kepada Wali Nagari Pasia Laweh, Balai Wilayah Sungai terkait, pihak pelaksana pekerjaan, Kelompok Tani Tabek Cubadak, serta pihak-pihak yang namanya disebut dalam laporan ini. Sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pedoman Hak Jawab Dewan Pers, pihak yang merasa dirugikan atau memiliki koreksi terhadap fakta pemberitaan memiliki ruang untuk menyampaikan hak jawab dan sanggahan secara proporsional.

Pada akhirnya, pembangunan irigasi seharusnya tidak meninggalkan pertanyaan yang lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan. Jika proyek tersebut benar-benar diperuntukkan bagi petani, maka transparansi anggaran, kejelasan pelaksana, kualitas pekerjaan dan keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Investigasi ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan mendorong seluruh dokumen dan fakta dibuka sehingga masyarakat Sikayan memperoleh kepastian: irigasi itu dibangun untuk kepentingan petani, dan seluruh prosesnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi mengenai dugaan penguasaan proyek dan keterkaitan dengan aktivitas galian C masih berstatus tudingan/keterangan warga dan memerlukan verifikasi lanjutan. Redaksi menerapkan asas praduga tak bersalah dan tidak menyimpulkan adanya tindak pidana tanpa bukti serta proses hukum yang sah. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 3 KEJ yang mewajibkan wartawan menguji informasi dan memberitakan secara berimbang.

TIM MEDIA

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama